Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia memasuki periode pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Kabinet baru pun telah terbentuk–terdapat sejumlah nama baru sekaligus wajah lama.
Wajah Politik Luar Negeri Indonesia
Salah satu nama baru yang masuk kabinet adalah Sugiono yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu). Dalam menjalankan politik luar negeri, Sugiono dibantu oleh tiga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), yaitu Anis Matta, Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Arif Havas Oegroseno.
Nama Sugiono sontak menjadi sorotan publik karena ia menjadi Menlu nondiplomat pertama sejak 2001. Alih-alih memiliki karier sebagai diplomat, Sugiono adalah mantan tentara dengan pangkat terakhir Letnan Satu. Pengalaman terakhirnya sebelum menjadi Menlu adalah sebagai politikus Partai Gerindra–partai politik yang dipimpin Prabowo.
Namun, sebenarnya Sugiono bukan orang pertama di luar diplomat karier yang menduduki jabatan menlu. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sejumlah tokoh politik telah menduduki jabatan menlu (tabel 1). Bahkan jabatan menlu didominasi oleh individu-individu nondiplomatik karier. Sugiono merupakan mantan militer kedua yang menduduki jabatan menteri luar negeri setelah Syarief Thayeb.
Belum banyak hal yang diketahui terkait pemikiran Sugiono mengenai politik luar negeri Indonesia. Sekalipun pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, Sugiono jarang memberikan pernyataan publik mengenai isu-isu internasional dan politik luar negeri Indonesia.
Namun, setidaknya ada lima poin yang dapat kita jadikan rujukan untuk membaca arah kebijakan luar negeri Indonesia, setidaknya lima tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono.
1. Perpanjangan tangan Prabowo Subianto
Latar belakang militer Sugiono pastinya akan memengaruhi fokus politik luar negeri Indonesia. Selain sebagai mantan tentara, Sugiono juga dikenal sebagai kader ideologis Prabowo dengan pandangan politik yang sejalan dengan mantan pemimpin Kopassus tersebut. Sementara itu, Prabowo dikenal sebagai individu yang memberikan perhatian besar pada isu-isu militer dan keamanan.
Dengan posisi Sugiono sebagai orang kepercayaan Prabowo, ia kemungkinan besar akan membawa misi Prabowo yang akan fokus diplomasi dan kerja sama pertahanan, kedaulatan wilayah, dan modernisasi militer.
Penempatan Sugiono sebagai Menlu juga secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa Prabowo akan “hadir langsung” di dalam isu-isu hubungan luar negeri. Artinya, ide-ide Prabowo akan termanifestasi langsung di dalam politik luar negeri Indonesia mengingat Sugiono memiliki kesamaan pandangan dan kedekatan yang erat dengan Prabowo. Kemudian, kendali Prabowo atas politik luar negeri Indonesia juga akan lebih terasa.
Selain itu, “hadir langsung” juga berarti Prabowo akan turun langsung dalam pelaksaanaan politik luar negeri, termasuk hadir di forum-forum multilateralisme. Ini berbeda dengan Joko “Jokowi” Widodo yang tidak tertarik dengan politik luar negeri dan menyerahkannya kepada Retno Marsudi. Jokowi juga tidak tertarik menghadiri forum-forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di sinilah letak perbedaan hubungan antara Prabowo-Sugiono dan Jokowi-Retno terkait penyusunan politik luar negeri. Retno memiliki independensi lebih besar dibandingkan Sugiono dalam menentukan arah politik luar negeri.
2. Agak berjarak dengan Barat
Dalam beberapa kesempatan, Prabowo sempat menunjukkan sikap kritisnya terhadap Barat. Saat berpidato di acara CSIS di Jakarta tahun lalu, misalnya, Prabowo mengkritik standar ganda Barat di dalam politik internasional. Sikap Prabowo tersebut kemungkinan juga akan diduplikasi oleh Sugiono dalam menyusun arah politik luar negeri Indonesia, terutama mengenai posisi dan sikap Indonesia di antara dua kekuatan besar Amerika Serikat (AS) dan Cina.
Lebih lanjut, Wamenlu Arif Havas Oegroseno juga kritis terhadap Barat, khususnya Eropa. Ini tampak dari tulisan-tulisan Arif di media massa. Salah satunya adalah mengenai regulasi bebas deforestasi Uni Eropa. Kondisi-kondisi ini mengindikasikan politik luar negeri Indonesia akan agak mengambil jarak dengan Barat.
Arif sendiri bukanlah nama yang asing dalam lingkungan diplomasi Indonesia. Pada 2014, Arif sempat masuk bursa Menlu saat Jokowi pertama kali naik sebagai Presiden. Namun yang akhirnya terpilih adalah Retno.
Indikator lainnya yang paling terlihat adalah baru-baru ini Prabowo, melalui Sugiono, berkeinginan membawa Indonesia untuk bergabung dengan BRICS (kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan). Blok ini disebut sebagai penyeimbang Barat–atau lebih kepada antitesa dari hegemoni Barat, yakni AS dan para sekutunya.
Namun, situasinya tidak akan sama dengan politik konfrontatif anti-Barat Sukarno di era 1960an, karena di saat bersamaan Prabowo juga berjanji menjalankan kebijakan “menjadi tetangga baik”.
3. Memperkuat multilateralisme
Sebuah studi menyebutkan bahwa bilateralisme akan menjadi salah satu karakter politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Pandangan ini tidak salah jika melihat daftar kunjungan luar negeri Prabowo yang didominasi oleh hubungan bilateral.
Sebagai contoh, pada akhir Juli lalu, Prabowo berkunjung ke empat negara, yakni Prancis, Serbia, Turki, dan Rusia, untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia.
Namun, keberadaan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai salah Wamenlu juga penting untuk diperhatikan.
Arrmanatha merupakan diplomat karier yang banyak bertugas di lembaga-lembaga mulatilateral, khususnya PBB. Pengalaman ini bisa jadi mendorong Arrmanatha untuk memiliki tendensi yang cukup kuat pada multilateralisme. Tampaknya, Arrmanatha punya potensi menjadi penyeimbang kecenderungan bilateralisme di dalam politik luar negeri Prabowo.
Multilateralisme penting bagi Indonesia karena merupakan salah satu karakter dasar dari politik luar negeri Indonesia selama ini. Kesuksesan politik luar negeri Indonesia banyak dicapai melalui forum-forum multilateral, seperti Konferensi Asia-Afrika 1955, ASEAN, dan PBB. Dapat dikatakan, pendekatan multilateral merupakan salah satu instrumen soft power Indonesia. Sayangnya, selama kepemimpinan Jokowi, diplomasi multilateral Indonesia cenderung dipinggirkan.
4. Memperkuat hubungan dengan dunia Islam
Penunjukan Anis Matta sebagai salah satu Wamenlu ditengarai dapat membuka kesempatan bagi penguatan hubungan Indonesia dengan negara-negara Muslim.
Terbukanya kesempatan ini diperkuat dengan, pertama, pernyataan Anis bahwa sebagai Wamenlu, dirinya diminta untuk fokus pada dunia Islam. Kedua, keinginan Prabowo untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Turki. Ketiga, Indonesia sejak lama berusaha meningkatkan investasi negara-negara Timur-Tengah di Indonesia dan memperbesar kompetensi teknologi sekaligus pasar produk pertahanan indonesia lewat kerja sama dengan negara-negara teluk.
Sejak masa Menlu Hassan Wirajuda, Indonesia selalu mengindentikasikan dirinya sebagai negara dengan karakter Islam moderat sekaligus aktif mempromosikan Islam moderat di lingkup global. Penguatan hubungan dengan negara-negara Muslim akan memperkuat peran Indonesia sebagai representasi Islam moderat dan ini dapat menjadi kekuatan soft power Indonesia.
Hal penting lainnya adalah Indonesia dapat memanfaatkan penguatan hubungan dengan dunia Islam untuk memperkuat dukungan global bagi kemerdekaan Palestina.
Selain, ada potensi ekonomi yang juga bisa Indonesia raih jika mendekat dengan negara Islam. Misalnya adalah peluang investasi dari Persatuan Emirat Arab (PEA/UAE).
5. Pengarusutamaan gender makin tenggelam
Menlu dan para Wamenlu, sayangnya, tidak memiliki rekam jejak aktif mendorong pengarusutamaan gender. Selain itu, Astacita yang diusung pemerintahan Prabowo juga tidak secara tegas menyebut akan meneruskan pengarusutamaan gender di sektor diplomasi dan kelembagaan Kementerian Luar Negeri. Situasi ini tentunya melahirkan pertanyaan tentang masa depan pengarusutamaan gender dalam ranah diplomasi.
Komitmen pengarusutamaan gender Prabowo makin dipertanyakan dengan adanya fakta bahwa dari total 48 menteri di kabinetnya, hanya ada lima menteri perempuan. Angkanya jauh menurun jika dibandingkan komposisi menteri perempuan selama era Jokowi yang berjumlah sembilan di kabinet pertama dan enam di kabinet kedua.
Namun, karena selama lima tahun terakhir proses institusionalisasi pengarusutamaan gender di Kementerian Luar Negeri telah berjalan, setidaknya masih ada harapan proses pengarusutamaan gender setidaknya di lembaga tersebut tetap berjalan.
Sebagai kesimpulan, politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo akan menampilkan perubahan. Namun, di balik itu, kesinambungan juga akan tampak karena politik luar negeri selalu berjalan dengan dua sisi: perubahan dan kesinambungan.
