Tinjauan Komprehensif Tentang Perjanjian Paris
Perjanjian Paris merupakan salah satu kesepakatan global paling signifikan dalam sejarah modern yang bertujuan mengatasi krisis perubahan iklim. Diadopsi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris pada Desember 2015, perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca guna membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri, dengan target ideal untuk menekan kenaikan suhu hingga 1,5°C. Artikel ini akan mengulas latar belakang Perjanjian Paris, tujuan utama, prinsip-prinsip yang mendasarinya, implementasi di berbagai negara, serta tantangan dan prospek ke depan dalam mewujudkan tujuan perjanjian tersebut.
1. Latar Belakang Perjanjian Paris
Perjanjian Paris lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah diakui sebagai salah satu tantangan terbesar umat manusia. Pemanasan global yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer telah menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan laut. Efek ini berpotensi mengancam kehidupan manusia, ekosistem, dan ekonomi global.
a. Sejarah Upaya Mengatasi Perubahan Iklim
Upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dimulai pada 1992 melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang diadopsi pada KTT Bumi di Rio de Janeiro. Konvensi ini menjadi dasar bagi negosiasi lebih lanjut tentang pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian, Protokol Kyoto pada 1997 merupakan perjanjian internasional pertama yang menetapkan target pengurangan emisi untuk negara-negara maju. Namun, Protokol Kyoto dikritik karena tidak mencakup semua negara, terutama negara berkembang yang mulai tumbuh pesat dalam hal emisi.
Pada awal 2000-an, menjadi jelas bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan ambisius diperlukan. Setelah bertahun-tahun negosiasi, Perjanjian Paris muncul sebagai solusi yang lebih komprehensif, di mana hampir semua negara di dunia menyepakati tujuan yang sama: mengurangi dampak perubahan iklim dan memitigasi risikonya.
b. Momen Kritis Menuju Paris
Sebelum Perjanjian Paris, konferensi perubahan iklim PBB atau COP (Conference of the Parties) sering kali berakhir dengan kebuntuan, terutama karena ketidaksetujuan antara negara maju dan berkembang mengenai tanggung jawab atas emisi historis. COP15 di Kopenhagen pada 2009 adalah salah satu contoh di mana harapan besar akan kesepakatan iklim global tidak terwujud, meskipun menghasilkan deklarasi non-mengikat.
Namun, menjelang COP21 di Paris, komunitas internasional semakin menyadari urgensi krisis iklim. Negara-negara, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, mulai memperlihatkan kesediaan untuk bekerja sama dalam menekan laju perubahan iklim. Konferensi ini berakhir dengan kesuksesan besar, ditandai dengan adopsi Perjanjian Paris yang melibatkan 196 pihak.
2. Tujuan Utama Perjanjian Paris
Perjanjian Paris menetapkan beberapa tujuan penting yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Tujuan-tujuan ini mencerminkan upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang.
a. Menjaga Kenaikan Suhu Global di Bawah 2°C
Tujuan utama dari Perjanjian Paris adalah menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C dibandingkan tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5°C. Hal ini didasarkan pada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa kenaikan suhu di atas 2°C akan membawa dampak bencana bagi ekosistem dan manusia, termasuk peningkatan kejadian cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ancaman serius bagi ketahanan pangan.
b. Mencapai Netralitas Karbon pada Pertengahan Abad Ini
Perjanjian Paris mendorong negara-negara untuk mencapai netralitas karbon (carbon neutrality) atau net zero emissions pada pertengahan abad ini. Ini berarti emisi gas rumah kaca yang dihasilkan harus seimbang dengan kapasitas bumi atau teknologi untuk menyerapnya, seperti melalui penanaman hutan atau teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage). Netralitas karbon penting untuk menstabilkan suhu global dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem bumi.
c. Adaptasi terhadap Dampak Perubahan Iklim
Selain mitigasi, Perjanjian Paris juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim. Negara-negara diharapkan mengembangkan rencana adaptasi nasional yang mencakup perlindungan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya air. Hal ini sangat penting bagi negara-negara berkembang yang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim.
d. Mobilisasi Pendanaan Iklim
Salah satu elemen kunci dari Perjanjian Paris adalah pendanaan iklim. Negara-negara maju berjanji untuk menyediakan dana setidaknya 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2020 untuk membantu negara-negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi. Pendanaan ini dianggap krusial, mengingat negara-negara berkembang sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin intens.
3. Prinsip dan Mekanisme Perjanjian Paris
Perjanjian Paris didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama namun berbeda di antara negara-negara. Mekanisme yang diadopsi dalam perjanjian ini juga dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di antara para pihak.
a. Prinsip Tanggung Jawab Bersama tetapi Berbeda
Perjanjian Paris mengakui bahwa meskipun semua negara harus berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim, tanggung jawab dan kapasitas mereka berbeda. Ini tercermin dalam prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Negara-negara maju, yang secara historis menyumbang lebih banyak terhadap emisi gas rumah kaca, diharapkan untuk memimpin dalam pengurangan emisi dan mendukung negara-negara berkembang melalui pendanaan, teknologi, dan bantuan kapasitas.
b. Nationally Determined Contributions (NDCs)
Setiap negara yang menandatangani Perjanjian Paris diwajibkan untuk menyusun rencana pengurangan emisi yang disebut Nationally Determined Contributions (NDCs). NDC adalah rencana yang menggambarkan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam periode lima tahun. NDC ini diperbarui secara berkala, dan negara-negara diharapkan untuk meningkatkan ambisinya dari waktu ke waktu. Salah satu inovasi utama dari Perjanjian Paris adalah fleksibilitas dalam NDC, yang memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan target mereka berdasarkan situasi nasional.
c. Transparansi dan Akuntabilitas
Sistem transparansi dalam Perjanjian Paris dirancang untuk memantau kemajuan setiap negara dalam memenuhi komitmen mereka. Setiap negara diharuskan melaporkan emisi gas rumah kaca dan kemajuan implementasi NDC mereka. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan memastikan bahwa semua negara bekerja menuju tujuan yang sama. Namun, pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas kepada negara-negara berkembang dalam hal pelaporan, mengingat keterbatasan kapasitas mereka.
d. Mekanisme Pasar dan Non-Pasar
Perjanjian Paris mengakui pentingnya mekanisme pasar dan non-pasar dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Mekanisme pasar, seperti perdagangan karbon, memungkinkan negara-negara atau perusahaan untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon, sehingga mendorong efisiensi dalam pengurangan emisi. Di sisi lain, mekanisme non-pasar mencakup berbagai pendekatan kolaboratif antara negara-negara yang tidak melibatkan transaksi finansial langsung, tetapi tetap mendukung tujuan mitigasi dan adaptasi.
4. Implementasi Perjanjian Paris di Berbagai Negara
Setelah diadopsi, Perjanjian Paris memerlukan implementasi yang serius di tingkat nasional untuk mencapai tujuannya. Negara-negara di seluruh dunia, baik maju maupun berkembang, telah menyusun kebijakan domestik untuk memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian ini.
a. Amerika Serikat
Amerika Serikat memainkan peran penting dalam perumusan Perjanjian Paris di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, yang berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 26-28% di bawah tingkat 2005 pada tahun 2025. Namun, pada tahun 2017, Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan AS dari perjanjian ini, yang memicu kekhawatiran global tentang masa depan perjanjian. Meskipun demikian, banyak negara bagian dan kota di AS, termasuk California dan New York, melanjutkan upaya mereka untuk memenuhi target pengurangan emisi. Pada Januari 2021, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, AS resmi bergabung kembali dengan Perjanjian Paris.
b. Uni Eropa
Uni Eropa (UE) telah menjadi salah satu pemimpin global dalam aksi iklim, dengan target ambisius untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2050. Melalui kebijakan European Green Deal, UE berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Selain itu, UE telah memperkenalkan mekanisme perdagangan karbon yang menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola emisi industri.
c. China
Sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, keterlibatan China sangat penting dalam keberhasilan Perjanjian Paris. China berkomitmen untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. China juga telah menginvestasikan secara besar-besaran dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta kendaraan listrik, sebagai bagian dari strategi pengurangan emisinya.
d. Negara-negara Berkembang
Bagi banyak negara berkembang, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris adalah keterbatasan sumber daya. Meskipun negara-negara ini berkomitmen untuk mengurangi emisi, mereka juga membutuhkan dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara maju untuk mencapai target mereka. Beberapa negara berkembang, seperti India dan Brasil, telah meluncurkan inisiatif ambisius di bidang energi terbarukan dan pelestarian hutan, meskipun mereka masih menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan aksi iklim.
5. Tantangan dalam Implementasi Perjanjian Paris
Meskipun Perjanjian Paris merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
a. Kesenjangan Pendanaan Iklim
Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan dalam pendanaan iklim. Meskipun negara-negara maju telah berkomitmen untuk menyediakan 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2020, target ini belum sepenuhnya tercapai. Negara-negara berkembang, yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, sangat bergantung pada pendanaan ini untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.
b. Ketidakpastian Politik
Perubahan kepemimpinan politik di beberapa negara, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dapat memengaruhi komitmen terhadap Perjanjian Paris. Kebijakan domestik yang berfluktuasi dapat memperlambat upaya global untuk mengurangi emisi. Selain itu, perjanjian ini bergantung pada kerjasama internasional yang stabil, yang dapat terganggu oleh dinamika geopolitik.
c. Komitmen yang Tidak Cukup Ambisius
Meskipun hampir semua negara di dunia telah mengajukan NDC mereka, banyak ilmuwan dan pengamat lingkungan menyatakan bahwa komitmen saat ini belum cukup ambisius untuk mencapai tujuan 1,5°C. Bahkan jika semua NDC saat ini dipenuhi, suhu global masih diperkirakan akan naik lebih dari 2°C pada akhir abad ini. Oleh karena itu, negara-negara perlu meningkatkan ambisi mereka secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
d. Akses Teknologi dan Kapasitas
Negara-negara berkembang sering kali kekurangan akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Meskipun perjanjian ini mendorong transfer teknologi, implementasinya sering kali terhambat oleh hambatan komersial dan hukum. Selain itu, banyak negara juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal keahlian teknis dan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.
6. Prospek dan Masa Depan Perjanjian Paris
Masa depan Perjanjian Paris akan sangat bergantung pada komitmen global untuk meningkatkan ambisi dalam pengurangan emisi dan memastikan dukungan finansial yang memadai untuk negara-negara berkembang. Beberapa prospek penting yang mungkin memengaruhi keberhasilan perjanjian ini di masa depan meliputi:
a. Peningkatan Ambisi Global
Seiring dengan semakin mendesaknya krisis iklim, negara-negara diharapkan untuk memperbarui NDC mereka dengan target yang lebih ambisius. Komunitas ilmiah dan kelompok lingkungan mendorong tindakan yang lebih cepat dan signifikan untuk mencapai target 1,5°C. Upaya kolaboratif dan berbagi pengalaman antar negara dapat menjadi kunci untuk mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon.
b. Teknologi dan Inovasi
Inovasi teknologi akan memainkan peran penting dalam mencapai target Perjanjian Paris. Pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, peningkatan efisiensi energi, serta terobosan dalam energi terbarukan seperti hidrogen hijau, akan menjadi faktor penting dalam transisi menuju netralitas karbon. Selain itu, peningkatan akses teknologi di negara berkembang akan sangat penting untuk memastikan keadilan iklim.
c. Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta
Selain pemerintah, keterlibatan masyarakat sipil, industri, dan sektor swasta juga sangat penting dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris. Semakin banyak perusahaan global yang berkomitmen untuk mengurangi emisi mereka dan mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan. Sementara itu, gerakan lingkungan dan kelompok masyarakat sipil mendorong transparansi, akuntabilitas, dan aksi yang lebih ambisius dari pemerintah.
d. Adaptasi yang Lebih Kuat
Salah satu aspek penting dari masa depan Perjanjian Paris adalah fokus yang lebih kuat pada adaptasi. Banyak negara, terutama negara-negara berkembang, akan membutuhkan dukungan lebih besar untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Dengan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, seperti banjir, kekeringan, dan badai, investasi dalam infrastruktur adaptif dan ketahanan komunitas akan menjadi prioritas global.
Kesimpulan
Perjanjian Paris merupakan tonggak sejarah dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan komitmen dari hampir semua negara di dunia, perjanjian ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional telah menyadari urgensi krisis iklim dan perlunya tindakan kolektif. Namun, meskipun Perjanjian Paris merupakan langkah penting, tantangan dalam implementasi, pendanaan, dan peningkatan ambisi tetap besar. Keberhasilan perjanjian ini akan sangat bergantung pada kerjasama internasional, komitmen politik yang kuat, serta inovasi teknologi yang terus berkembang.
